Bregasnews.com
- Senin 22 Mei 2017 bertempat di Alun-alun
Kab. Brebes Dandim
0713/Brebes menjadi Irup pelaksanaan
Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke-109 Tahun 2017 yang bertemakan “Pemerataan
Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan Sebagai Wujud Kebangkitan Nasional Tahun
2017”, dalam Upacara Peringatan Harkitnas ini juga dilaksanakan Upacara
Pengibaran Bendera Merah Putih. Sebagai Perwira Upacara adalah Pasipers Kodim 0713/Brebes Kapten Inf Sakwad
sedangkan Komandan Upacara (Danup) dijabat oleh Kapten Inf Komari
Danramil 11/Paguyangan Kodim 0713/Brebes.
Untuk Susunan
Pasukan Upacara terdiri dari 1
SST Korsik Gabungan, 1 SST Personel Kodim 0713/Brebes, 1 SST Sat Sabhara Polres Brebes, 1
SST Satpol PP Kab. Brebes, 1 SST Dinas Perhubungan Kab. Brebes, 1 SSR Ormas
Brebes, 1
SST Linmas, 1 SST Damkar Kab. Brebes, 1 SST Pemuda Pancasila Brebes, 1 SST
KORPRI, 1 SST PGRI Kab. Brebes, 1 SSR Mahasiswa, 1 SST Pelajar SMA, 1 SST
Pelajar SMP dan 1 SST Pramuka
SD.
Dalam amanatnya Dandim 0713/Brebes
yang membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika antara lain bahwa
semangat Kebangkitan Nasional tidak pernah memudar, walaupun semangat itu
pertama kali tercetus pada 109 tahun yang silam dengan ditandai berdirinya
Organisasi Boedi Oetomo sampai dengan detik ini masih sangat ampuh menyatukan
dan memberi semangat melanjutkan perjuangan dalam berbangsa dan bernegara.
Dikatakanya, pada awal Tahun 2017
Presiden dan Wakil Presiden RI mencanangkan Program Nawacita yang salah satunya
adalah Aspek Pemerataan yang mendapatkan perhatian yang sangat tinggi,
pemerataan pembangunan antar wilayah hendaknya diwujudkan dengan membangun
Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah serta desa dalam
kerangka NKRI.
Pada awal Tahun 2017, kata dia,
angkanya membaik dibanding tahun sebelumnya, Koefisien Nisbah Gini (Gini Ratio)
yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk
masih sekitar 40 %.
Untuk itu Presiden meminta aparat
penyelenggara negara untuk bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut
melalui berbagai langkah yang multidimensi. Pemerintah terus berupaya
meningkatkan aspek pemerataan pembangunan tersebut disegala sektor yang antara
lain Sektor Kelistrikan dengan pembangunan ketenagalistrikan di 2.500 desa yang
belum dialiri listrik dan juga pemerataan ini dilakukan melalui Subsidi Listrik
yang berfokus masyarakat menengah kebawah saja, kemudian Merelokasi
(Mengalihkan) subsidi listrik Tahun 2016 sebesar Rp. 12 triliyun tersebut
kepada sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (sebagai contoh Presiden
RI telah mencoba langsung Jalan Trans-Papua dari 4.300 Km yang direncanakan,
3.800 Km diantaranya sudah dapat digunakan.
Untuk Sektor Agraria, menurutnya,
telah diluncurkan KPE (Kebijakan Pemerataan Ekonomi) yang bertumpu pada 3 pilar
(Lahan, Kesempatan dan SDM). Sedangkan titik berat kebijakan ini adalah Reforma
Agraria (titik berat pada peoses alokasi dan konsolidasi kepemilikan,
penguasaan/akses dan penggunaan lahan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria
dan Perhutanan Sosial bagi masyarakat menengah kebawah) termasuk legalisasi
lahan transmigrasi, pendidikan pelatihan vokasi, perumahan masyarakat miskin
perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional.
Dikatakannya, pemerintah juga
melakukan pemerataan di sektor Kominfo (Program Palapa Ring) berupa pembangunan
jaringan tulang punggung serat optik nasional dengan Internet berkecepatan
tinggi (Broadband) guna menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Dengan
pemerataan kominfo tersebut maka tercipta perubahan besar atau Digitalisasi,
dan perubahan nyata adalah dapat dipangkasnya waktu perijinan yang biasanya
berlangsung ratusan hari dapat dipangkas secara drastis hingga 6X lebih cepat
dari waktu sebelumnya. Namun ada sisi negatifnya dalam digitalisasi tersebut
yang mengancam ikatan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh
karenanya kita harus selalu mendahulukan kepentingan bangsa kita guna mewujudkan
pemeratan pembangunan yang berkeadilan sosial.(Tris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar